ABSTRAK :rnrnReformasi birokrasi merupakan salah satu agenda terpenting dalam pelaksaaan reformasi secara menyeluruh demi peningkatan kualitas pelayanan publik dari keseluruhan aparat pemerintahan dengan mengutamakan aspek peningkatan kesejahteraan PNS/PNSD. Berdasarkan UU ASN, upaya peningkatan kesejahteraan PNS/PNSD dilakukan melalui penataan sistem penghasilan dengan tetap memperhatikan faktor profesionalitas, keadilan serta sustainable fiskal APBN/APBD. Dengan menggunakan metode goal programming dan analisis studi kasus Kota Bandung tahun 2013, maka dapat disimpulkan alokasi belanja pegawai dapat dibagi menjadi tiga cluster. Dengan membandingkan kondisi baseline dan simulasi menaikkan gaji pejabat eselon II sebesar 10%, dampak yang ditimbulkan adalah kenaikan rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kota Bandung tahun 2013 sebesar 0,20% serta menaikkan defisit APBD menjadi Rp415,2 miliar atau 0,23%.