DAFTAR ISI :rnrn(Hlm. 142) Rekonstruksi Paradigma Administrasi Negara dan Aplikasinya : Orientasi Pemberdayaan Pemerintah Daerahrnrn(Hlm. 153) Karakteristik Wilayah sebagai Basis Pendelegasian Kewenangan Kecamatan : Studi Kasus di Kabupaten Sumbawarnrn(Hlm. 173) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerahrnrn(Hlm. 186) Pemanfaatan E-Goverment dalam Menjawab Tantangan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikrnrn(Hlm. 198) Budaya Organisasi dan Inovasi Pelayanan : Menyimak Pengalaman dari Kecamatan di Lingkungn Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Baratrnrn(Hlm. 211) Peranan Penataan Kearsipan sebagai Sumber Informasi bagi Pimpinan dalam Pengambilan Keputusanrnrn(Hlm. 220) Model Pengembangan Kelembagaan Kecamatan yang Berbasis pada Kompleksitas dan Prioritas Layanan Publik : Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Baratrnrn(Hlm. 243) Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance : Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008rnrn(Hlm. 252) Analisa Perbandingan atas Undang-undang Pemerintahan Daerah di Indonesiarnrn(Hlm. 261) Menanti Kesiapan Daerah Menerima Kesempatan dan Tantangan Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan rnrn(Hlm. 276) Urgensi Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo